Tak Semua Kelompok Aksi Serang SBY
Rabu, 09 Desember 2009 – 17:11 WIB
JAKARTA - Kelompok massa yang beraksi pada perayaan Hari AntiKorupsi hari ini memang banyak yang menyoroti soal kasus Bank Century yang dikait-kaitkan dengan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono. Namun ternyata, tak semua kelompok masa menuding Istana sebagai biang kerok kisruh kasus Bank Century. MPNPB juga mengingatkan kelompok masyarakat lainnya agar jangan sampai upaya pemberantasan korupsi ditunggangi oleh kepentingan kelompok politik yang haus kekuasaan. Menurut mereka, kasus Bank Century telah dipolitisasi sedemikian rupa untuk mempermudah upaya makar terhadap kepemimpinan SBY. "Ini jelas penghianatan terhadap konstitusi," tandas salah satu orator dari MPNPB.
Bahkan ratusan orang yang tergabung dalam Masyarakat Petani dan Nelayan Peduli Bangsa (MPNPB) justru akan menjadi tameng bagi SBY-Boediono. Mereka dalam waktu yang bersamaan dengan berbagai kelompok massa, juga menggelar aksi di Bundaran HI.
Baca Juga:
Berbeda dengan elemen mahasiswa dan LSM yang kebanyakan menghujat pemerintah, dalam orasinya MPNPB menyatakan sikap untuk mengawal perjalanan bangsa dan pemberantasan korupsi. Massa yang sebagian besar mengaku berpofesi sebagai petani dan nelayan itu yakni bahwa di bawah kepemimpinan SBY pula Indonesia menjadi negara bersih tanpa korupsi. "Kami yakin, di bawah kepemimpinan yang tanpa korupsi, kesejahteraan rakyat lebih mudah diwujudkan," ujar Sugeng, salah satu peserta aksi dari MPNPB.
Baca Juga:
JAKARTA - Kelompok massa yang beraksi pada perayaan Hari AntiKorupsi hari ini memang banyak yang menyoroti soal kasus Bank Century yang dikait-kaitkan
BERITA TERKAIT
- Dukung Visi Prabowo, PAM Jaya Gandeng Lemhannas Jaga Ketahanan Air di Jakarta
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer
- Polda Kalteng Ungkap Peran Pelaku H di Kasus Polisi Tembak Warga, Ternyata
- Seleksi PPPK 2024: 2 Kategori Honorer Dipastikan Aman, Gaji Berbeda
- Debitur Diduga Dikriminalisasi Bank Daerah, 8 Tahun Jadi Tersangka
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025