Tak Setor Laporan Keuangan, Tak Dievaluasi

JAKARTA - Hasil evalusi kinerja pemerintah daerah (pemda) pada 2007 dan 2008, mayoritas mendapatkan penilaian baik. Kartiko Purnomo, Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Kementerian Dalam Negeri, merinci, untuk tahun 2007, hasil evaluasi kinerja untuk 33 provinsi, yang mendapat skor tinggi 20 provinsi, rendah 3 provinsi, tidak ada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga tak bisa dievaluasi 10 provinsi.

Sementara, untuk kabupaten, 9 pemda mendapat skor sangat tinggi, 133 tinggi, 105 sedang, 54 rendah, dan 98 tidak dapat dievaluasi karena tanpa LKPD. Untuk kota, 2 sangat tinggi, 42 tinggi, 23 sedang, dan 10 rendah.

Sementara, untuk tahun 2008, hasil evaluasi kinerja yang masih bersifat sementara, untuk provinsi, 3 sangat tinggi, 25 tinggi, 5 sedang. Untuk tingkat provinsi ini tidak ada yang mendapat skor buruk. “Tidak ada yang rendah,” ujar Kartiko saat dikusi bertema  “Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah” di Pressroom Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jumat (16/4).

Masih evaluasi 2008, untuk tingkat kabupaten, 9 sangat tinggi, 286 tinggi, 49 sedang, 9 rendah, dan 3 tidak dapat dievaluasi. Sedangkan untuk kota, 11 sangat tinggi, 67 tinggi, 5 sedang, 3 rendah, dan 1 tidak dapat dievaluasi. Hanya saja, Kartiko tidak memerinci daerah-daerah mana saja yang mendapat skor tertinggi dan terendah.