Tak Setuju Hak Angket, PKS Pilih Fokus ke Ahok
jpnn.com - jpnn.com - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menggulirkan wacana hak angket terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sayangnya, belum apa-apa sejumlah fraksi sudah menyatakan tidak setuju.
Selain PDI Perjuangan dan PPP, Fraksi PKS pun tak sependapat dengan Demokrat soal cara menyikapi dugaan penyadapan tersebut.
"Kami punya sikap politik sendiri," ujar Wakil Ketua MPR asal PKS Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2).
Hidayat mengatakan, isu penyadapan ini berawal dari tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok kepada Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin.
Karena itu, lanjutnya, PKS menilai yang harus dilakukan saat ini adalah mendesak Ahok untuk membuktikan tudingan tersebut.
"Justru kami akan meminta klarifikasi dari pihak Ahok dan tim hukumnya. Kami minta dan tuntut apa bukti dari mereka yang memojokan Kiai Ma'ruf Amin di persidangan," tegas Hidayat.
Menurut PKS, sangat penting bagi Ahok dan tim hukumnya untuk memberikan klarifikasi dan bukti-bukti dari apa yang mereka tuduhkan.
"Nah, kalau kalau mereka sudah berikan klarifikasi, apa bukti mereka, apa yang mereka miliki, atau justru hanya klaim, ya kami akan sikapi berikutnya. Kita tunggu bukti dari Pak Ahok dan tim hukumnya," jelasnya. (mag/ald/dil/jpnn)
Fraksi Partai Demokrat DPR RI menggulirkan wacana hak angket terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Redaktur & Reporter : Adil
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Advokat Andry Christian Merespons Pernyataan Pengacara Pendeta Gilbert
- Bank Mandiri Resmi jadi Sponsor Jakarta LavAni, Siap Gebrak Proliga 2025
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri
- PKS Dukung Usul Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD, Ini Alasannya
- PBVSI Apresiasi Saran dari SBY Soal Jumlah Peserta Proliga 2025