Tak Terima Dipecat Mardiono, PPP Bali Serahkan Surat Keberatan ke DPP
![Tak Terima Dipecat Mardiono, PPP Bali Serahkan Surat Keberatan ke DPP](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/07/11/pengurus-dpw-partai-persatuan-pembangunan-ppp-provinsi-bali-acbg.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus DPW PPP Provinsi Bali menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt Ketua Umum DPP PPP M Mardiono terhadap Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni.
Mardiono dianggap sewenang-wenang tanpa memikirkan kelanjutan partai berlambang Ka'bah, khususnya di Provinsi Bali yang berhasil mendongkrak raihan kursi parlemen di bawah kepemimpinan.
Idy Muzayyad dan Thobahul Aftoni melawan dengan mendatangi Kantor DPP PPP.
"Kehadiran kami di DPP PPP ini untuk menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt. Ketua Umum DPP PPP HM. Mardiono terhadap kepengurusan DPW PPP Bali secara sewenang-wenang," kata Idy Muzayyad didampingi Thobahul Aftoni seusai menyerahkan surat keberatan pemecatan tersebut langsung kepada Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP Nurman Zein Nahdi, di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
Menurut Idy Muzayyad, langkah keberatan pemecatan tersebut dilakukannya setelah di media sosial atas perintah oknum pengurus DPP disebarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali.
“Kami jelas menyatakan keprihatinan yang mendalam, menolak dan menyesalkan sikap DPP tersebut. Sangat mengejutkan bagi kami. Kami tahu SK pemecatan tersebut dari medsos? Apa begini cara berorganisasi yang benar? Lagian alasan pemecatan kami tidak jelas. Ini, kan, zalim namanya,” ungkap Idy Muzayyad.
Idy Muzayyad mengatakan Plt DPW Bali telah menjalankan tugas dengan baik dalam melewati Pemilu 2024, dengan bukti kenaikan kursi 100 persen di DPRD Kabupaten.
Dia menerangkan sampai pernyataan ini dibuat tidak pernah menerima surat pemanggilan, peringatan, ataupun pemberitahuan resmi perihal pergantian Plt. DPW PPP Bali.
Mardiono dianggap sewenang-wenang tanpa memikirkan kelanjutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- Jokowi Utus Wapres dan Menko Polhukam Hadiri Muktamar PKB di Bali
- Para Raja Bali Minta Kapolri Batalkan Kegiatan Apel Kesetiaan GP Ansor
- Tokoh Adat Bali Mendoakan dan Mendukung Muktamar PKB Berjalan Sukses
- Dicap Pengkhianat, Habibburokhman Gerindra Dilempari Botol di Depan Gedung DPR
- Bahlil Minta Maaf Tak Sebut Nama Presiden PKS dan Ketum PPP, Ha Ha Ha
- Raih Penghargaan, BSCC Resmikan Bali’s Leading Lifestyle Convention Center