Tak Terima Disebut Peringkat Kedua, TPD Bakal Buktikan AMIN Nomor 1 di Sumbar

jpnn.com, PADANG - Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Sumatera Barat Rahmat Saleh meyakini bahwa survei terbaru yang mengatakan elektabilitas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengungguli paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Ranah Minang tidak tepat.
Untuk membuktikan klaim tersebut, Rahmat mengatakan bahwa pihaknya akan merilis hasil survei dari SBLF. Survei yang dirilis nantinya adalah hasil olahan data hingga periode pertengahan Januari 2024.
"Kemarin ada yang merilis survei bahwa Pak Anies itu di bawah Pak Prabowo dengan komposisi yang jauh. Padahal itu sebaliknya, nanti kita rilis survei dari SBLF," ujarnya di Bandara Minangkabau, Kamis (25/1).
Lebih lanjut, Ramat menjelaskan bahwa elektabilitas Anies-Cak Imin menurut SBLF mecapai 60,1 persen. Sedangkan, paslon 02 hanya di kisaran 20-30 persen.
Bukan sekadar survei, Rahmat menambahkan bukti tingginya elektabilitas AMIN di Sumbar juga tercermin dari antusiasme masyarakat. Setiap kampanye Anies Baswedan di Ranah Minang, kata dia, selalu dibanjiri massa.
"Kita akan buktikan juga dengan kedatangan massa, antusiasme masyarakat yang begitu tinggi," tutupnya. (jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Bukan sekadar survei, Rahmat menambahkan bukti tingginya elektabilitas AMIN di Sumbar juga tercermin dari antusiasme masyarakat
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : JPNN.com
- Tim Bareskrim Bergerak ke Pasaman Barat Sumbar, Hasilnya Luar Biasa
- Pramono Tegaskan Tak Akan Pakai TGUPP seperti Zaman Anies
- Percepatan PTSL di Sumbar, Rahmat Saleh: Gunakan Pendekatan yang Berdampak Positif
- Truk Terjun ke Jurang Sedalam 30 Meter di Rimbo Malampah, Begini Kondisi Sopir
- Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Jauh Tinggalkan Anies & Ganjar
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi