Tak Transparan, Apkasi Protes Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Kamis, 07 Juni 2012 – 20:55 WIB
Karenanya, Apkasi mengusulkan supaya dana pendamping ditiadakan atau dikonversi ke DAK. Pasalnya, bagi daerah-daerah yang PAD dan DBH nya kecil, kehadiran dana pendamping ini sangat mengganggu performa keuangan daerah.
Markus Mekeng akan melanjutkan saran dan solusi permasalahan yang di ungkapkan oleh Apkasi pada Rapat Panitia Kerja di hadapan para Menteri, “Senin (11/6) mendatang kami akan mengundang Menteri Keuangan, Menteri Bapenas, dan Mendagri dalam Rapat Panja Daerah, kami harapkan juga Apkasi dapat hadir dalam rapat tersebut,” ucapnya. (awa/jpnn)
JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mempersoalkan masalah transfer dana Daerah yang dikelolah oleh Pusat. Dalam Rapat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- DPR Ingatkan Kesbangpol Batam Seusai Buat Surat Edaran Pengumpulan Data C1
- Distribusi Logistik Pilkada 2024 Tuntas Jelang Pemungutan Suara
- 8.965 Personel Gabungan Satpol PP Siap Amankan 4.848 TPS di Tangerang
- Sinyal Prabowo Dukung RIDO di Jakarta Sudah Kuat, Surat Jadi Buktinya
- Logistik Pilkada Bangka Barat Didistribusikan ke 341 TPS, Tak ada Wilayah Terpencil
- 2 Timses Paslon Terkena OTT, Sebegini Uang yang Disita