Tak Transparan Koreksi DPT, KPU DKI Menuai Kritik

"Formatnya sangat berbeda. Ada tanda tangan, ada stempel. Mereka (KPU) pun tak bisa berkomentar apa pun," kata Agus.

 

Ia menegaskan, model formulir yang berbeda tersebut tak bisa ditolerir. Hal itu menunjukkan bahwa PPK tidak taat dengan arahan KPU Provinsi. Agus menilai kesalahan administratif ini beresiko tinggi karena bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

 

Agus juga mempersoalkan penambahan daftar pemilih yang jumlahnya salah. Contohnya di PPK Kebun Jeruk, jumlah pemilih laki-laki tercatat 18.067 dan tambahan pemilih 4 orang. Totalnya bukan ditulis 18.071 tetapi 18.069.  "Kita butuh jawaban ini kesalahan siapa. Jangan lepas tanggung jawab. Jangan menambah permasalahan," tegas Agus.

 

Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU DKI, Aminullah mengaku tak tahu dengan perbedaan format rekapitulasi jumlah pemilih yang diungkapkan tim Hidayat-Didik. Padahal, menurut Amin, PPK sudah mendapatkan model atau contoh format yang ditetapkan KPU Provinsi. Ia berjanji akan menginstruksikan PPK untuk kembali menggunakan format rekapitulasi seperti yang ditentukan.