Tak Ubah Tatib Pimpinan DPRA, Pemerintahan di Aceh Terancam Macet

Saat kembali ditanya apakah kondisi ini dapat berakibat sanksi DPRA tidak akan menerima gaji hingga enam bulan ke depan, Prof Djo mengatakan perlu ada pengecualian.

“Masalahnya sekarang ini kan mereka belum punya alat kelengkapan, pimpinan juga belum ada. Nah sementara terkait sanksi, itu kalau sudah ada AKD dan pimpinanya. Jadi ini saya kira jadi harus ada pengecualian,” ujar Prof Djo. 

Sebelumnya, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengingatkan penetapan jumlah pimpinan DPRD berkaitan hak keuangan dan protokoler.

Jika penetapan jumlah pimpinan dewan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), maka hak keuangan dan protoker tidak bisa diberikan kepada para pimpinan dewan."Jika melanggar peraturan perundang-undangan, maka secara otomatis hak keuangan dan protokoler mereka tidak bisa diberikan," ujarnya beberapa waktu lalu.

Mantan Kapuspen yang akrab dipanggil Donny itu mengatakan, mengenai proses evaluasi terhadap keputusan DPR Aceh itu, bukan lah kewenangannya. Melainkan, itu menjadi urusan direktorat jenderal otonomi daerah. Hanya saja ditekankan, urusan hak keuangan pimpinan dewan yang jumlahnya melanggar aturan, menjadi kewenangannya untuk mengingatkan. (gir/jpnn)