JPNN.com 
Taksi Online Dilarang Beroperasi di Batam
jpnn.com, BATAM - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan, persoalan angkutan umum dalam trayek sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017.
Dimana angkutan online harus memiliki badan usaha, karena aplikasi tidak bisa bertindak untuk pengelolaan.
"Perusahaan online untuk angkutan umum harus memiliki badan usaha, tak bisa berpatok pada aplikasi saja," terang Yusfa di Kantor DPRD Batam, kepada Batam Pos (Jawa Pos Group) Selasa (1/8).
Dikatakan Yusfa, jika perusahaan online tidak memiliki badan usaha, maka mereka bisa bergabung dengan badan usaha yang sudah ada atau mengurus izin sewa khusus.
"Tak boleh asal operasi. Mereka harus melakukan uji KIR, kemudian punya TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari kepolisian. Kalau sekarang kan mereka beroperasi tanpa ketentuan apapun," ujar Yusfa.
Izin sewa khusus dikeluarkan langsung Gubernur sesuai Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 itu. Hingga kemarin, belum ada satupun surat izin yang dikeluarkan oleh Gubernur soal izin khusus sewa.
"Yang mengurus adalah perusahaan penyedia jasa online itu," jelasnya.(jpg)
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan, persoalan angkutan umum dalam trayek sudah diatur dalam Peraturan Menteri
Redaktur & Reporter : Budi
- Gemerlap Danantara
- Kementrans Siapkan Barelang Jadi Pilot Project Kawasan Transmigrasi Terintegrasi
- Menganggur & Banyak Utang, Eks Karyawan Bank di Palembang Pilih Mencuri Mobil
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap II Batam, 322 Pelamar tak Lulus
- Ingin Jadikan Batam Pusat Investasi, Komisi VI DPR Bentuk Panja
.jpeg)
