Takut Dipidana, DPRD Minta Tolong Mendagri

Hanya saja, Mardiyanto menjelaskan, bisa saja dana TKI dan BPOP itu tetap diminta. Caranya, bagi pimpinan dan anggota DPRD periode 2004-2009 yang terpilih lagi menjadi anggota dewan 2009-2014, nantinya uang representasi mereka dipotong untuk pengembalian dana TKI dan BPOP tersebut.

Sebelumnya Kapuspen Depdagri Saut Situmorang mengatakan, pihaknya tengah memantau proses pengembalian dana TKI itu. “Saat ini rekapitulasi pengembalian dana TKI sedang berjalan. Kita akan evaluasi kesulitan pengembaliannya (karena) apa saja?” ujar Saut, Senin (10/8).

Disinggung bahwa saat ini sudah banyak daerah melakukan pelantikan DPRD Kabupaten/kota sementara ada mantan anggota DPRD yang belum mengembalikan, Saut menegaskan bahwa persoalan itulah yang akan dievaluasai Depdagri. “Kalau sudah kita identifikasi, akan kita buat kebijakan baru. Karena masing-masing daerah kan kesulitan pengembaliannya berbeda,” ujarnya.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendapatkan data, yakni jumlahnya ada 156 daerah, di mana DPRD-nya belum mengembalikan dana TKI dan BPOP. Sekjen FITRA, Yuna Farhan mendesak para anggota DPRD secepatnya mengembalikan dana tersebut, sebelum masa jabatannya berakhir.