Takut Kabur, KPK tak Izinkan Anggoro Rawat Inap

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau memberikan pengamanan kepada terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan (Dephut) Anggoro Widjojo apabila melakukan rawat inap.
KPK hanya memberikan pengamanan apabila Anggoro melakukan rawat jalan. Hal itu tertuang dalam surat KPK seperti yang dibacakan Hakim Ketua Nani Indrawati dalam persidangan Anggoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (21/5).
Dalam suratnya, KPK menyampaikan enggan memberikan perlindungan keamanan kepada Anggoro mengingat dirinya tidak memiliki itikad baik dan melawan hukum dengan melarikan diri ke luar negeri pada saat proses penyidikan.
"Dengan ini kami sampaikan, mengingat track record terdakwa yang tidak memiliki itikad baik dan melawan hukum dengan melarikan diri ke luar negeri, maka dengan ini kami tidak dapat memberikan perlindungan keamanan. Kami hanya bersedia memberikan pengamanan sepanjang proses rawat jalan dalam perkara aquo," kata Nani membacakan surat KPK.
Atas pendapat itu, penasihat hukum Anggoro Tomson Situmeang meminta agar bisa dilakukan rawat jalan selama dua hari berturut-turut. Sebab kliennya harus menjalani proses cateter di jantungnya.
"Dari penuntut umum mengetahui untuk tindakan yang terakhir ini dua hari berturut-turut. Kami akan mengajukan rawat jalan untuk dua hari berturut-turut," ujar Tomson.
Namun, Nani belum bisa memberikan penetapan hari ini. Ia meminta tim penasehat hukum mengajukan kembali surat izin berobat.
"Kami tidak bisa memberikan penetapan. Risikonya terlalu besar bagi kami karena KPK saja tidak memberi jaminan. Ajukan lagi permohonan berobat supaya bisa dilakukan pagi hari dan selesai sore hari," tandas Nani. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau memberikan pengamanan kepada terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PN Jakbar Tunda Putusan Perkara Gugatan Lahan di Daan Mogot
- Polres Tarakan Diserang Oknum TNI, Kapolda dan Pangdam Langsung Angkat Bicara
- APJATI Antusias Sambut Pembukaan Penempatan PMI Sektor Domestik ke Timur Tengah
- Pemprov DKI Tak Akan Berikan Kompensasi untuk Warga yang Terdampak Bau RDF Rorotan
- Menhut Raja Antoni Memandikan Gajah di Tangkahan, Dukung Ekowisata di Taman Nasional
- Menhut Minta Jangan Ragu-Ragu, Regulasi yang Mempersulit Silakan Dilaporkan