Takut Ketahuan Harta tak Sebanding Gaji

JAKARTA - Kelakuan pejabat yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hal mengagetkan. Pejabat yang tidak menyerahkan data hartanya itu lantaran takut publik mengetahui besarnya pundi-pundi kekayaannya, yang tidak sebanding dengan gaji.

"Karena kalau sudah melaporkan LHKPN dan sudah dicek oleh KPK, maka itu akan menjadi dokumen publik. Publik akan tahu berapa hartanya dibandingkan gaji yang diterimanya," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim Fahmi Badoh kepada JPNN kemarin (24/10).

Seperti diketahui, data LHKPN yang ada di KPK bisa diakses oleh publik. Publik juga bisa melakukan penyisiran harta pejabat tersebut, apakah sesuai dengan fakta atau tidak. Fahmi mengatakan, banyak kasus data yang tercantum di LHKPN tidak sesuai dengan jumlah harta yang sebenarnya, alias dimanipulasi.

Namun, lanjutnya, pejabat yang menyerahkan LHKPN tetap lebih baik dibanding yang tidak berani. Masyarakat tidak salah jika menyimpulkan, pejabat yang tak menyerahkan LHKPN merupakan pejabat bermasalah, yang banyak makan uang rakyat alias korupsi.