Takut Ketahuan Harta tak Sebanding Gaji

Di sisi lain, Fahmi mengkritik mekanisme pelaporan LHKPN yang digunakan KPK selama ini. KPK sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi, di mana instansi tersebut ada unit yang mengurusi pelaporan LHKPN para pejabat, yang lantas diserahkan ke KPK.

Mekanisme ini seolah memberi ruang manipulasi data kekayaan, lantaran KPK berasumsi birokrasi yang mengurusi LHKPN di instansi tersebut kerjanya benar. "Kalau kerja birokrasinya gak bener, ya gampang dimanipulasi," ujar Fahmi.

Kritik berikutnya, KPK hingga saat ini belum pernah membuka kasus korupsi yang berawal dari data LHKPN. KPK seakan sudah puas dengan data LHKPN yang sudah diserahkan. "Mestinya, sisir data itu, jika ada yang janggal, ditelusuri sumbernya. Data LHKPN itu bisa menjadi pintu masuk pengusutan kasus korupsi. Jika itu dilakukan, tidak akan ada yang berani memanipulasi data kekayaan," beber Fahmi.

KPK, lanjut dia, juga belum bersikap tegas terhadap para pejabat yang tidak kunjung menyerahkan LHKPN.