Takut Rapid Test, Warga Desa Kabur ke Hutan, Menko PMK Terkejut

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah daerah diminta memasukkan keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak stunting ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar bisa diusulkan sebagai penerima program keluarga harapan (PKH).

"Daerah sebaiknya melakukan evaluasi dan memperbarui data penerima bantuan sosial melalui musyawarah desa atau kelurahan untuk mengeluarkan penerima yang sudah mampu seperti PKH graduasi yang sudah memiliki usaha secara mandiri," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, Rabu (3/3).

Muhadjir menjelaskan, masyarakat yang sudah mandiri dan tidak perlu dibantu PKH, bantuannya bisa dialihkan kepada keluarga rentan miskin yang ada ibu hamil dan keluarga stunting.

Menurutnya, dimasukkannya keluarga stunting menjadi prioritas penerima PKH akan membantu pemenuhan gizi bagi ibu dan anak agar stunting dapat tertangani.

"Bisa dialihkan kepada keluarga membutuhkan yang ada ibu hamil atau punya anak stunting. Sehingga nanti (bantuannya) bisa digunakan untuk meningkatkan gizi anak," ujarnya.

Dalam kunjungan kerjanya itu, Menko Muhadjir mendapat laporan dari pihak Desa Kalimporo, banyak masyarakat yang enggan melakukan rapid test antigen untuk tracing kasus Covid-19.

Masyarakat lebih memilih lari dan kabur ketika akan dilakukan tracing oleh pihak dinas kesehatan.

"Tidak boleh ketika mau di-tracking lari, lari ke hutan. Enggak boleh. Itu (tracing) untuk memastikan kalau dia sehat," ujarnya.