Takut Rp500 M Bocor, Rieke Minta BKKBN Tunda Pendataan Penduduk

Berikutnya Rieke meminta sebaiknya segera diputuskan Kepala BKKBN definitif dan tentu tidak terlibat kasus korupsi dan hukum lainnya. Karena saat ini BKKBN dipimpin pejabat yang berstatus Plt, sehingga secara hukum tidak dimungkinkan mengambil keputusan apa pun yang mengikat.

Rieke menegaskan, bahwa data penduduk sangat penting agar program tepat sasaran, karenanya pendataan penduduk jelas menjadi kunci. Penguatan terhadap badan kependudukan pun sudah pasti berpengaruh terhadap kualitas pendataan.

"Sekadar saran, jika langkah-langkah di atas belum bisa dilakukan, pendataan penduduk tahun depan oleh BKKBN ditunda saja. Uang rakyat 500 miliar jangan disia-siakan," tandas politikus perempuan PDI Perjuangan itu.(fat/jpnn)