Takut Teroris, Kenya Usir Pengungsi Somalia

jpnn.com - NAIROBI - Tragedi Westgate Mall memberikan banyak pelajaran bagi Kenya. Jumat (25/10) pemerintahan Presiden Uhuru Kenyatta mulai mempermasalahkan kamp penampungan pengungsi Somalia terbesar di negaranya. Itu terjadi karena ideologi ekstrem bisa berkembang dengan sangat cepat di kamp tersebut.

Tidak ingin kamp-kamp pengungsi itu berubah menjadi sarang militan, Kenyatta pun mengimbau sekitar 600.000 pengungsi Somalia tersebut untuk pulang ke negerinya. "Selama bertahun-tahun, Kenya telah menjadi negara yang berfungsi sebagai penampungan pengungsi terbesar di dunia," kata Menteri Dalam Negeri Joseph Ole Lenku dalam jumpa pers kemarin.

Selama ini, menurut Lenku, Kenya selalu menerima para pengungsi tersebut dengan tangan terbuka. Terutama, mereka yang datang dari negara-negara rawan konflik di sekitar Kenya, termasuk Somalia.

Tapi, kini Kenya menyatakan kewalahan mengelola kamp-kamp pengungsi yang tersebar di beberapa lokasi itu. Apalagi, ada segelintir pengungsi yang lantas malah menyalahgunakan bantuan Kenya.

"Ada beberapa di antara mereka yang memanfaatkan kebaikan dan keramahan kami dan malah merancang serta melancarkan teror kepada rakyat. Hal semacam ini tidak boleh berlanjut," tegas Lenku.

Setelah insiden berdarah di Westgate Mall, pemerintah Kenya menyorot Kamp Pengungsi Dadaab di wilayah timur laut. Kamp yang menampung 400.000 pengungsi Somalia itu, kabarnya, berfungsi sebagai tempat latihan teroris.

Beberapa waktu lalu, parlemen Kenya mendesak pemerintah agar menutup kamp tersebut. Tapi, Lenku memilih jalur yang lebih humanis. Yakni, memulangkan para pengungsi Somalia itu ke negaranya. Apalagi, saat ini Somalia juga sudah jauh lebih damai. "Kami bekerja sama dengan pemerintah Somalia dan UNHCR untuk memastikan proses pemulangan tersebut berjalan lancar," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Lenku juga mengatakan bahwa 15 pegawai imigrasi yang nekat memberikan kartu identitas kepada para imigran ilegal bakal menjalani proses hukum. Untuk menjamin keamanan negara, Lenku menegaskan bahwa inves­tigasi akan berlanjut pada departemen lain. (AFP/hep/c16/dos)