Tambahan Anggaran Rp 500 Miliar untuk PPPA, Harus Fokus Tiga Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Tambahan anggaran ini sangat penting dialokasikan untuk kampanye “Tiga Akhiri”.
Tiga Akhiri itu meliputi, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri PPPA Yohana Yambise di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolban Lubis itu, menitikberatkan kampanye antikekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan dan anak.
Karena itu alokasi tambahan anggaran tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digalang Kementerian PPPA.
“Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian PPPA mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas berdasarkan data yang valid dan rinci beserta penjelasnnya, sehingga mampu menjawab kondisi objektif kompleksitas dan prevalensi permasalahan perempuan dan anak,” papar Iskan saat membacakan kesimpulan rapat.
Pada sisi lain, Komisi VIII juga mendesak Kementerian PPPA agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam melaksanakan program kerjanya.
Efektivitas kerja kementerian ini juga jadi catatan penting bagi Komisi VIII, agar terus diperbaiki. (adv/jpnn)
Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Redaktur & Reporter : Natalia
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia