Tambang Nikel Ilegal yang Mengancam Hilirisasi Bakal Sulit Diberantas Jelang Pilpres

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pihak menyoroti praktik penambangan nikel ilegal yang dianggap bakal mengancam keberlangsungan program hilirisasi.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengatakan pemerintah tampak serius mendorong hilirisasi nikel untuk mendukung pertumbuhan industri baterai kendaraan listrik. Namun pada saat yang sama, geliat tambang ilegal masih marak terjadi.

“Kami ingin nilai tambah besar dari hilirisasi dan industrialisasi. Isu tambang ilegal ini menghimpit. Kalau penanganan tambang ilegal lambat, akan menciptakan namanya mafia tambang,” ungkap Mulyanto saat menghadiri diskusi grup terbatas dikutip pada Senin (11/12).

Kecurigaan tambang ilegal yang sulit dibendung, sambung Mulyanto, lantaran disokong oleh oknum pejabat dan aparat. Dalam situasi menjelang pemilihan presiden seperti saat ini, pencegahannya bakal semakin susah.

“Yang mempercepat mafia tambang itu ikutnya para pengambil kebijakan jadi pemain disebut beking, mulai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Apalagi menjelang tahun politik semakin ramai” jelasnya.

Sementara itu, pakar hukum pertambangan Universitas Hasanuddin Abrar Saleng mengatakan penegakan aturan dan langkah penindakan selama ini cenderung tebang pilih.

“Kalau lawan dihajar kalau teman dirangkul meskipun dia sama-sama ilegal. Tambang ilegal marak karena tidak pernah disentuh oleh aparat. Justru tambang yang sudah punya izin diganggu,” ucapnya.

Dia juga menyoroti soal kasus penggangsiran yang terjadi di area tambang yang sudah ada pemiliknya, di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP yang sah. Bahkan kerap terjadi di lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).