Tampaknya Isu Perpres TKA Diarahkan untuk Pekerja China Saja
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Idil Akbar menduga kontroversi tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sengaja didesain oleh kelompok tertentu untuk terus menggoreng isu pekerja asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Dalam pengamatan Idil, isu itu terus digoreng untuk memengaruhi dukungan publik terhadap Joko Widodo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
"Saya kira yang dikontroversikan itu, perpres membuka ruang bagi TKA asal China. Pada akhirnya itu yang lebih mudah ditelan masyarakat," ujar Idil kepada JPNN, Sabtu (5/5).
Namun, dosen di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu meragukan isu TKA akan otomatis menguntungkan kubu penantang Joko Widodo. Pasalnya, kubu oposisi juga kerap mengeluarkan pernyataan yang justru membuat blunder.
Sebagai contoh adalah pernyataan Prabowo Subianto soal Indonesia bubar pada 2030. Pernyataan ketua umum Gerindra itu langsung dikapitalisasi para pendukung Jokowi untuk menyudutkannya.
“Jadi problemnya, kubu sebelah (oposisi) juga tidak selamanya menyampaikan hal-hal positif. Banyak juga pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kontroversi," ucapnya.
Untuk memperkuat argumentasinya bahwa kontroversi soal Perpres TKA kurang memberi efek, Idil kemudian menyebut hasil sejumlah survei lembaga independen. Elektabilitas Jokowi saat ini sudah di atas 50 persen atau jauh di atas Prabowo.(gir/jpnn)
Pengamat politik Idil Akbar menduga kontroversi tentang Perpres TJA sengaja dirancang untuk terus menggoreng isu pekerja asing asal Tiongkok.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi