Tamsil Linrung: Jika Benar Bukan untuk Infrastruktur, Audit Saja Dana Haji

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komite III DPD RI Tamsil Linrung mendesak pemerintah melakukan audit atas dana haji setelah dua kali pembatalan keberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci. Langkah ini penting untuk menjawab isu liar keberadaan dana haji selama ini.

“Agar kita tidak perlu terlalu lama berdebat soal ini ada baiknya dana haji diaudit BPK atau auditor independen,” ujarnya di kanal YouTube Hersubeno Point, dipantau Kamis (10/6).

Dikatakannya, isu dana haji dipakai untuk pembangunan infrastruktur muncul karena berawal dari pernyataan Presiden Jokowi. 

Pada 2017, ketika Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dilantik, satu hari setelahnya Presiden Jokowi menyampaikan dana haji yang nilainya waktu itu Rp80-90 triliun tentu lebih baik digunakan membangun proyek-proyek pemerintah.

“Katanya selain bisa mempercepat pembangunan juga dipastikan dana-dana itu akan aman,” ujarnya mengutip pernyataan Jokowi.

Hal serupa, lanjutnya, juga disampaikan Wapres Ma’ruf Amin agar dana haji ini dipakai untuk infrastruktur. Alasannya, baik untuk mengakselerasi pembangunan yang direncanakan pemerintah, juga aman karena dijamin dan akan tetap dikontrol untuk investasi syariah.

“Cuma saya heran, kok sekarang narasinya sama. Ramai-ramai menyatakan dana haji itu aman dan tidak diinvestasikan di infrastruktur,” ujarnya.

Dia menduga, narasi seragam yang disuarakan pemerintah bahwa dana haji tidak diinvestasikan infrastruktur karena masyarakat akan tahu bahwa kebijakan itu tidak tepat. Banyak proyek-proyek infrastruktur yang gagal memberi manfaat sesuai dari yang direncanakan.