Tamsil Sebut Kode DPID Bukan Jatah
Senin, 10 September 2012 – 11:55 WIB
Khaerudin yang juga bersaksi untuk terdakwa Wa Ode Nurhayati mengakui kerap menggunakan kode warna untuk mempermudah pendataan terkait pengusulan. Namun, keduanya mengaku tidak tahu kaitan antara pengkodean tersebut dengan jumlah uang yang diterima oleh masing-masing kode.
Menurut Nando, memang data daerah penerima DPID yang diterima dari empat Pimpinan Banggar tersebut sudah disertai dengan nilai alokasinya.
Sebelumnya, Wa Ode mengatakan bahwa Rp1,2 triliun dari anggaran DPID sebesar Rp7,7 triliun mengalir ke Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Menurutnya, hal itu diketahui dari data yang ditemukan KPK dalam sebuah laptop yang disita dari ruangan Banggar. Di mana, didalamnya tertulis ada aliran dana kepada dengan pengkodean K satu mendapat jatah sebesar Rp300 miliar dan empat K lainnya sebesar Rp250 miliar.
JAKARTA - Anggota DPR dari PKS, Tamsil Linrung mengakui adanya kode-kode dalam alokasi anggaran penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tahun 2011.
BERITA TERKAIT
- KepmenPANRB 16 Tahun 2025: Jam Kerja & Masa Kontrak PPPK Paruh Waktu
- Poin-poin Penting KepmenPANRB 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, Ada soal Gaji
- Kisah Jenderal Gondrong ke Iran demi Berantas Narkoba, Dijaga Ketat di Depan Kamar Hotel
- Rencana Caretaker Karang Taruna DKI Selenggarakan TKD Dinilai Cacat Legal
- Siap Hadapi Retreat dari Prabowo, Khofifah: Supaya Tidak Monoton
- Sehari MenPAN-RB Terbitkan 3 Regulasi tentang PPPK & Paruh Waktu, Cegah Demo Honorer?