Tangani Gepeng, Kemensos Kembangkan 'Desaku Menanti'

Upaya dari Pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi gelandangan dan pengemis, di antaranya dengan mengeluarkan berbagai peraturan daerah (perda), seperti Perda DKI No. 11 Tahun 1988 tentang ketertiban umum, Perda DKI No. 8 Tahun 2007 yang melarang orang untuk menggelandang, mengemis dan melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban di jalan, termasuk larangan membeli pedagang asongan dan memberi sedekah pada pengemis di jalanan di Jakarta.
Selain itu, Pemda DKI telah mengadakan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan berbagai instansi seperti tramtib, kepolisian, maupun dinas sosial melalui operasi yustisi untuk selanjutnya mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di panti-panti pemerintah.
Kemensos melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial berupaya mengembangkan sebuah model Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Terpadu Berbasis Desa yang diberi nama Program “Desaku Menanti”.
Program tersebut, merupakan pengembangan model yang telah digunakan dengan pendekatan terpadu berbasis desa, sehingga akan dilakukan dalam bentuk pilot project yang akan diujicobakan.
“Program “Desaku Menanti” adalah program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yang dilakukan terpadu berbasis desa dengan menekankan pengembalian mereka ke daerah asal atau re-migrasi, “ tandasnya.(ris/jpnn)
Gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan masalah yang terus menjadi perhatian pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang, Kemensos menjadi leading sector dalam penanganannya.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dukung Sekolah Rakyat, Gubernur Sherly Tjoanda Siapkan Lahan 10 Hektare
- Bukber Pegawai Kemensos, Gus Ipul Serukan Solidaritas dan Kepedulian ke Sesama
- 4 Sekolah Rakyat Dibangun di Jateng, Dana & Guru Disiapkan Pemerintah Pusat
- Revisi UU TNI Dinilai Hidupkan Dwifungsi, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Lakukan Ini
- Jakarta Banjir, HNW Turun Langsung Salurkan Bantuan & Puji Gerak Cepat Pemerintah
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah