Tanggapan BW soal Haris Azhar Enggan jadi Saksi Prabowo-Sandi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua tim kuasa hukum paslon 02 Bambang Widjojanto tidak ingin mengomentari mundurnya Direktur Lokataru Haris Azhar, sebagai saksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Sebab, dia mengaku tidak tahu tentang informasi mundurnya Haris.
"Tanya Mas Azhar dong. Begini, kan tim lawyer ada pembagian kerjanya. Ada yang mengurus saksi, bukti, ada juga hal lainnya dan saya serahkan saksi ke Pak Iwan dan Nasrullah," ungkap BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).
BACA JUGA: Haris Azhar Ogah Bersaksi untuk Kubu Prabowo - Sandi di MK, Ini Sebabnya
BW menyebut belum menerima surat mundur Haris Azhar. Dia berharap, proses mundurnya Haris, dilakukan dengan administrasi yang baik.
"Kalau itu ada, mungkin bagus. Namun saya belum pernah melihat surat seperti itu (surat mundurnya harus sebagai saksi)," ungkap dia.
BACA JUGA: Hakim Ancam Usir BW dari Ruang Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019
BW mengatakan, pihaknya belum memikirkan pengganti Haris sebagai saksi sidang sengketa hasil Pilpres. Tim kuasa hukum paslon 02 akan menggelar rapat internal mencari nama pengganti Haris.
"Nanti saya akan tanyakan ke teman yang mengurus itu (untuk mencari pengganti Haris)," ungkap dia. (mg10/jpnn)
Tim hukum belum menerima surat mundur Haris Azhar, dan sebaiknya dilakukan dengan administrasi.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Haris Azhar Desak Bahlil Diaudit, Diduga Biarkan Tambang Ilegal PT GPU di Muba
- Haris Azhar Sebut Polri dan Kementerian ESDM Melindungi Tambang Ilegal di Muba
- PT SKB Menang Lagi, Haris Azhar Desak Praktik Tambang Ilegal di Muba Ini Dihentikan
- Haris Azhar Minta Perusahaan Tambang Batu Bara yang Serobot Lahan Patuhi Hukum
- Haris Azhar Minta Aktivitas Tambang Batu Bara Perusahaan Ini di Musi Banyuasin Dihentikan
- Haris Azhar Nilai Kejati Banten Lakukan Politisasi Hukum di Pilkada Banten