Tanggapan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo terhadap Isu-isu Aktual seputar COVID-19

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo merespons isu-isu aktual yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19.

Pertama, Sehubungan dengan dikeluarkannya aturan larangan mudik lokal oleh Gubernur DKI Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, respons Ketua MPR RI:

A. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut yang dengan tegas melarang mudik lokal dengan pertimbangan apabila terjadinya mobilitas publik yang besar ditengah pandemi yang belum mereda, maka dampak pandemi virus Covid-19 di Indonesia akan semakin terasa dan pemulihannya akan lebih lama.

B. Mendorong pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta segera melakukan koordinasi dengan Korlantas Polri terkait ditetapkannya Pergub tersebut sehingga dapat segera diambil langkah-langkah dalam mencegah pergerakan warga keluar-masuk wilayah DKI Jakarta.

C. Mendorong pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta segera menyosialisasikan Pergub tersebut kepada masyarakat, baik mengenai larangan maupun persyaratan untuk bisa keluar-masuk Jakarta yang pengajuannya bisa didapatkan melalui situs corona.jakarta.go.id.

D. Mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi seluruh kebijakan/imbauan pemerintah, dan disiplin dalam menjaga jarak serta mempercayakan penuh penanganan wabah Covid-19 kepada pemerintah.

Kedua, salah satu permasalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin terdampak virus corona akibat tidak ada komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), respons Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah pusat dan Pemda untuk memberikan data yang akurat terkait masyarakat miskin dan yang berhak menerima bansos di masing-masing daerahnya serta melakukan pemutakhiran data secara berkala sehingga proses penyaluran bansos merata dan tepat sasaran dengan menggunakan data yang telah terupdate.