Tanggapan Panglima TNI soal Rencana Mendagri

Tanggapan Panglima TNI soal Rencana Mendagri
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) mendampingi Presiden Joko Widodo menyeberangi danau menggunakan kendaraan Panser Anoa 2 6x6 Amphibious sebelum memimpin rapat pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Sebab, lulusan IPDN juga punya tanggung jawab terhadap ikatan dinas yang harus mereka laksanakan pasca menuntaskan pendidikan.

Selain itu, Gatot juga mengungkapkan, mereka juga harus mendaftar seperti anggota TNI lain. Ikut seleksj juga tes yang diselanggarakan oleh anggota TNI.

Sehingga memenuhi syarat yang berlaku. "Boleh saja daftar secara umum. Kemudian diangkat sebagai tentara," kata dia.

Tapi, mereka harus siap dengan segala konsekuensi. Termasuk diantaranya soal ikatan dinas yang wajib dilaksanakan.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, pendidikan bela negara dan wajib militer bagi lulusan IPDN memang tidak lantas menjadi jalan untuk masuk ke jajaran TNI.

Apalagi sampai mengisi pos-pos penting di bawah institusi tersebut.

Menurut dia, pendidikan bela negara dan wajib militer penting agar lulusan IPDN siap ketika dibutuhkan oleh negara.

Dengan begitu, ketika dalam keadaan darurat, pemerintah tidak hanya mengandalkan anggota TNI.

Rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewajibkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ikut wajib militer, mendapat tanggapan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News