Tanggapan Panglima TNI soal Rencana Mendagri

Tanggapan Panglima TNI soal Rencana Mendagri
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) mendampingi Presiden Joko Widodo menyeberangi danau menggunakan kendaraan Panser Anoa 2 6x6 Amphibious sebelum memimpin rapat pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Mereka juga bisa memanggil pegawai negeri sipil lulusan IPDN yang sudah ikut pendidikan bela negara dan wajib militer.

"Jadi, dalam keadaan terancam jangan hanya mengandalkan TNI," jelas dia.

Menteri yang juga juga politisi PDIP itu menegaskan, pos-pos di bawah naungan TNI tetap diisi oleh prajurit TNI.

Lulusan IPDN hanya bertugas membantu. "Bantu danramil, bantu kapolsek. (Pos penting) itu bagian TNI," terang dia.

Berkaitan dengan hal itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu sepakat bahwa pendidikan bela negara penting.

Sebab, melalui pendidikan bela negara, masyarakat akan lebih cinta tanah air.

BACA: Praja IPDN Wajib Ikut Wamil agar Bisa Jadi Danramil

Secara otomatis itu menumbuhkan semangat rela berkorban. Selain itu, pendidikan bela negara juga bakal melahirkan kebanggaan sebagai warga negara.

Rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewajibkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ikut wajib militer, mendapat tanggapan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News