Tanggapi Gibran, Mahfud Ungkap soal Pertambangan Ilegal Dilindungi Aparat dan Pejabat

jpnn.com, JAKARTA - Cawapres bernomor urut 3 di Pilpres 2024 Moh. Mahfud MD mengungkapkan banyak pejabat dan aparat hukum menjadi penyokong atau backing pertambangan ilegal atau illegal mining.

Pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu menyampaikan hal tersebut dalam Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam segmen kedua debat tersebut, cawapres bernomor urut 2 di Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka menyatakan sangat mudah menyelesaikan masalah sumber daya alam (SDA).

Menurut pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu, cara mengatasi persoalan SDA ialah dengan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan nakal.

"Dari paslon Prabowo-Gibran simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut. Simpel," kata Gibran.

Mahfud pun merespons pernyataan Gibran. Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) itu menyodorkan catatannya tentang kegiatan tambang ilegal yang saat ini mencapai 2.500 titik.

Selain itu, ada persoalan lain, yakni deforestasi yang mencapai 12,5 juta hektare hutan dalam satu dekade terakhir.

"Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu sepuluh tahun," kata Mahfud.