Tanggapi Gibran, Mahfud Ungkap soal Pertambangan Ilegal Dilindungi Aparat dan Pejabat

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menambahkan rencana pencabutan IUP perusahaan nakal justru sering mengadapi masalah.

“Masalahnya, mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan ditolak, sudah putusan MA (Mahkamah Agung, red),” kata Mahfud.

Mahaguru ilmu hukum itu menuturkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga punya temuan soal pertambangan ilegal.

“KPK seminggu lalu mengatakan pertambangan itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya," ucap Mahfud dalam debat bertema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa tersebut.(ast/jpnn.com)