Tanggapi Hasil Survei LSI, Tjahjo: Saya Kira Semua ASN Harus Tahu Keberadaan LAPOR

"Tiap tahun kami merumuskan kebijakan dan aksi-aksi yang akan dilakukan tiap instansi pemerintah untuk menurunkan korupsi. Kami juga terus keliling daerah mengingatkan (ASN) mengenai area-area rawan korupsi," ujar Tjahjo.

Eks Menteri Dalam Negeri itu menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan peta jalan reformasi birokrasi di Indonesia, yang pada tahap pertama fokusnya adalah mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

"Kedua, mewujudkan birokrasi yang capable (mampu/berdaya). Ketiga, mewujudkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Inilah yang diinginkan oleh Pak Presiden Jokowi," ucap Tjahjo.

Di samping korupsi, Tjahjo menyebut ASN juga masih menghadapi tantangan lain, di antaranya paham radikalisme teroris dan masalah narkoba.

Tjahjo mengaku tiap bulan masih kerap menghadiri sidang pemberian sanksi bagi ASN yang terlibat tiga masalah tersebut.

Dia menyebutkan beberapa ASN ada yang harus dipecat secara tidak hormat, dinonaktifkan, atau diturunpangkatkan oleh pemerintah karena terlibat masalah korupsi, terpapar paham radikalisme teroris, atau peredaran narkoba.

"Saya sendiri (saat) satu tahun jadi Menpan RB sedih sekali harus hadir tiap bulan dalam rapat Badan Kepegawaian. Kami memutuskan (setidaknya) 30 sampai 40 orang harus dipecat, dinon-job-kan, dan diturunpangkatkan karena berkaitan dengan masalah tersebut," ujar Tjahjo.

Seperti diketahui, temuan Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan mayoritas pegawai negeri sipil beranggapan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih relatif cukup tinggi.