Tanggapi Isu Kenaikan Harga Pertalite dan LPG, Darmadi DPR: Hindari Bakteri Jahat Kapitalisme

jpnn.com, JAKARTA - Isu pemerintah yang akan menaikkan harga gas LPG subsidi dan Pertalite mendapat sorotan serius dari kalangan wakil rakyat di Senayan.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto menilai opsi menaikkan kedua item tersebut sangat tidak relevan dengan konsep atau model ekonomi bangsa ini.
“Jelas bertolak belakang dengan konsep ekonomi kita yang berbasis Pancasila. Pemerintah harus menghindari bakteri-bakteri jahat kapitalisme,” tegas Darmadi kepada wartawan, Sabtu (16/4/2022).
Darmadi menambahkan jika mengacu pada ketetapan MPR RI Nomor 16/1998 tentang konsep demokrasi ekonomi jelas di situ tersirat dan tersurat bahwa basis ekonomi bangsa ini menitikberatkan pada kemakmuran bersama bukan kemakmuran segelintir elite belaka.
Menurut Darmadi, TAP MPR RI Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi khususnya di Pasal 1 jelas mengamanatkan bahwa tujuan politik ekonomi adalah untuk kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Jadi, desain ekonomi kita harus berkiblat ke konstitusi bukan ke model ekonomi kapitalistik,” tegas anggota Komisi VI DPR RI itu.
Menurut Darmadi, jika pemerintah memaksakan kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih hanya akan menambah deretan beban belaka.
"Saya kira kurang relevan jika menaikkan kedua item tersebut di tengah masyarakat yang baru saja recovery dari kondisi ekonomi sebelumnya. Kurang bijak kalau memang betul akan dilakukan,” tegas Bendahara Megawati Institute itu.
Anggota Fraksi PDIP DPR Darmadi Durianto menggunakan frasa bakteri kapitalisme menanggapi isu pemerintah akan menaikkan harga gas LPG subsidi dan pertalite.
- RUU PSK, Muslim Ayub Nilai LPSK Harus Hadir di Daerah Rawan Seperti Aceh dan Papua
- Serikat Pekerja Sritex Minta Bantuan DPR soal Pencairan Pesangon & THR
- DPR Dukung Pemerintah Gencar Mencegah Penyebaran Konten Judi Online
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Pertamax Oplos