Tanggapi Kematian Santri Gontor, Bukhori DPR Minta Semuanya Proporsional dan Adil

“Banyak para alumnus Gontor yang dipercaya untuk duduk di sejumlah posisi strategis di antaranya ketua PBNU, PP Muhammadiyah, ketua MUI, ketua MPR, menteri agama, duta besar, serta rektor,” katanya.
Bukhori meminta publik tidak abai dengan jasa ponpes yang nyata dan terasa manfaatnya bagi masyarakat selama ini hanya karena satu dua kasus yang membelit institusi tersebut.
Lebih lanjut, anggota DPR asal Jepara ini menegaskan DPR tidak berpangku tangan terhadap sejumlah insiden yang terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Salah satunya membentuk panitia kerja (panja) pengawasan pendidikan keagamaan di Komisi VIII DPR.
“Panja ini dibentuk bukan untuk menghukum, apalagi mencurigai ponpes dan lembaga pendidikan Islam lainnya, melainkan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan hadirnya keadilan anggaran bagi ponpes serta lembaga pendidikan keagamaan Islam lainnya,” terangnya.
Bukhori mengatakan pihaknya tidak setuju dengan munculnya ancaman pencabutan izin Ponpes Gontor oleh Kementerian Agama. Dia meyakini pondok pesantren sekelas Gontor yang lebih tua usianya dari Republik Indonesia tidak menoleransi dan mengajarkan kekerasan.
"Gontor telah memiliki regulasi atau aturan yang ketat terkait larangan tindak kekerasan. Namun, apabila dengan berjalannya waktu regulasi atau aturan tersebut menjadi kurang efektif atau kurang relevan, bisa dibantu dengan mengevaluasi dan memberikan masukan yang lebih baik dan solutif,” katanya. (mrk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Bukhori meminta semua pihak proporsional dan adil dalam menilai kasus kematian santri Ponpes Gontor
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah
- Peringatan Hari Kartini Momentum Meningkatkan Harkat dan Martabat Kaum Perempuan
- Mbak Puan Sentil Israel soal Serangan di Palestina
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset