JPNN.com 
Tanggapi Peraturan Menkeu soal BLT, Ketua DPD RI: Kebijakan Ini Kontradiksi
"Kami berharap bisa berkolaborasi dan bersinergi membangun desa. Kami ingin muruah desa dikembalikan sesuai dengan adat istiadat dan budayanya," ungkapnya.
Ketua Komite I Fachrul Razi berkomitmen memperjuangkan aspirasi yang disampaikan jajaran pengurus Apdesi.
"Kami akan memanggil menteri dalam negeri, menteri desa, dan menteri keuangan. Untuk lambang garuda sebagai stempel, kami sependapat," katanya.
Senator asal Lampung Bustami Zainuddin berharap pemerintah peka dengan tuntutan kepala desa.
"Jangan sampai hal ini menghambat laju pembangunan desa," kata Bustami.
Senator asal Banten Habib Ali Alwi menegaskan, kebijakan menteri keuangan tersebut membebani desa dalam mengembangkan potensi.
"Desa dibebankan untuk memajukan masyarakatnya. Tetapi dengan adanya aturan ini, jelas menjadi beban bagi desa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya," kata Habib Ali Alwi.
Ketua DPD RI LaNyalla berharap pemerintah tak memberikan beban berlebih kepada masyarakat di desa.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung Apdesi mengenai penggunaan anggaran 40 persen yang diwajibkan menteri keuangan untuk alokasi bantuan langsung tunai
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan
- Mendes Yandri Optimistis Target Ketahanan Pangan Tercapai Berkat Dukungan Stakeholder
- Awasi Program Makan Bergizi di Daerah, Komite III DPD RI Pastikan Tidak Ada Beban Biaya Bagi Penerima Manfaat
- Refleksi Akhir Tahun 2024, Begini Pesan Anggota DPD RI Lia Istifhama dan Kadispora Jatim untuk Pemuda
- Hadiri Pembukaan Munas Dekopin, Sultan Dorong Pemerintah Perbanyak Koperasi Produksi
- Genjot Ketahanan Pangan, Mendes Yandri Susanto Segera Menyusun Modul Desa Tematik
