Tanggapi Peraturan Menkeu soal BLT, Ketua DPD RI: Kebijakan Ini Kontradiksi

Jumat, 14 Januari 2022 – 13:15 WIB

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di rumah dinasnya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/1). Foto: Humas DPD RI

"Kami berharap bisa berkolaborasi dan bersinergi membangun desa. Kami ingin muruah desa dikembalikan sesuai dengan adat istiadat dan budayanya," ungkapnya.

Ketua Komite I Fachrul Razi berkomitmen memperjuangkan aspirasi yang disampaikan jajaran pengurus Apdesi.

"Kami akan memanggil menteri dalam negeri, menteri desa, dan menteri keuangan. Untuk lambang garuda sebagai stempel, kami sependapat," katanya.

Senator asal Lampung Bustami Zainuddin berharap pemerintah peka dengan tuntutan kepala desa.

"Jangan sampai hal ini menghambat laju pembangunan desa," kata Bustami.

Senator asal Banten Habib Ali Alwi menegaskan, kebijakan menteri keuangan tersebut membebani desa dalam mengembangkan potensi.

"Desa dibebankan untuk memajukan masyarakatnya. Tetapi dengan adanya aturan ini, jelas menjadi beban bagi desa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya," kata Habib Ali Alwi.

Ketua DPD RI LaNyalla berharap pemerintah tak memberikan beban berlebih kepada masyarakat di desa.