Tanggapi Pisuhan 'Ndasmu' dari Prabowo, Hasto PDIP Singgung Adab Calon Pemimpin
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkritik capres nomor urut 2 di Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang melontarkan pisuhan ndasmu pada sebuah acara Partai Gerindra.
Hasto mengaku sudah melihat video Prabowo bilang 'ndasmu' yang kini viral dan menganggap perkataan itu tidak tepat.
"Kami lihat video yang beredar tentang pernyataan Pak Prabowo yang menyatakan etika itu 'ndasmu'. Itu menurut kami suatu pernyataan yang tidak tepat," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud Md (TPN Ganjar-Mahfud) di Pilpres 2024 itu mengatakan saat pernyataan soal etika direspons dengan jawaban 'ndasmu' berarti debat menjadi tidak berguna.
Hasto beralasan hal itu menunjukkan ada calon pemimpin yang tidak mengedepankan adab.
"Ketika dikatakan 'ndasmu', ya, berbagai bentuk debat tidak akan ada gunannya selama tidak ada prinsip-prinsip etika yang dipegang," kata Hasto.
Pria kelahiran Yogyakarta itu mengatakan setiap calon pemimpin harus memegang etika agar kontes politik terlaksana dengan baik.
"Jadi, bukan hanya format debatnya, bukan juga hanya bagaimana debat itu diselenggarakan di mana, melainkan etika dari seluruh peserta pemilu presiden itu harus dikedepankan," kata Hasto.
Hasto Kristiyanto menilai pernyataan soal etika yang dijawab dengan 'ndasmu' menjadikan debat tidak berguna karena ada capres tidak mengedepankan adab.
- Soal Debat Cagub Jatim, Hasto: Bu Risma Menampilkan Kepemimpinan Berakar Prestasi
- Permintaan Pakar Intelijen Kepada TNI-Polri Terkait Kunjungan Presiden Prabowo ke Luar Negeri
- Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan 7 Duta Besar Negara Sahabat
- Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Wamensos Agus Jabo Beri Penjelasan
- Perkuat Risma-Hans, Hasto Konsolidasikan Gerakan di Bondowoso-Situbondo-Banyuwangi
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%