Tanggapi Surat Jokowi, Wapres Ngotot LCGC Jalan Terus
jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Joko Widodo menjadi orang nomor satu yang lantang menentang program mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car/LCGC). Bahkan orang nomor satu di pemerintahan Ibu Kota itu terang-terangan mengirim surat ke Wakil Presiden Boediono atas keberatan program tersebut. Surat itu pun ditanggapi enteng oleh Wapres.
"Saya ingin merespons surat dari Pak Gubernur DKI Jakarta. Mohon Pak Wakil Gubernur menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa intinya pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam hal bekerja untuk mengatasi masalah-masalah di ibu kota, baik itu kemacetan, banjir, dan sebagainya," kata Wapres Boediono saat meresmikan Indonesia International Motor Show (IIMS) Ke-21 di JIExpo, Kemayoran, kemarin (19/9).
Tanggapan Boediono tersebut terkait dengan surat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada Wapres beberapa hari sebelumnya yang berisi saran mengenai kebijakan LCGC. Dalam surat itu, gubernur menilai kebijakan LCGC bertentangan dengan "17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta" yang dibuat Wapres pada 2010. Apalagi, poin ke-13 aksi tersebut adalah pembatasan kendaraan bermotor.
Wapres menegaskan bahwa industrialisasi otomotif harus tetap dikembangkan. Pasalnya, sektor itu memiliki efek besar yang mampu menumbuhkan industri-industri penunjang di dalam negeri yang pada akhirnya akan menyerap banyak tenaga kerja. "Misalnya, dalam membuat komponen X, kini trennya tidak lagi terbatas pada produsen satu negara saja. Negara yang cuma punya satu cantolan berbahaya sekali. Indonesia punya peluang besar untuk mengembangkan diri," lanjutnya. (wir/ken/owi/uma/c10/mas)
JAKARTA - Gubernur DKI Joko Widodo menjadi orang nomor satu yang lantang menentang program mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Layanan SIM Keliling Hari Ini, Ada 2 Gerai, Cek di Sini Lokasinya
- Lewat Cara ini, PLN IP Siap Raih Peluang di Pasar Global
- KAI Group Angkut 22,9 Juta Penumpang saat Liburan Nataru 2024-2025
- Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen
- Lewat Diaspora Loan, BNI Biayai Renovasi Restoran Indonesia di Hong Kong
- Kadin Apresiasi Kebijakan Tarif PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah