Tanggapi Wacana reshuffle, Profesor Siti Zuhro Usulkan Presiden Fokus Siapkan Pemilu Berkualitas
“Dengan cara mengundang dan mendiskusikan masalah-masalah yang krusial di public menyangkut kaolisi, masyarakat diberi pendidikan politik yang baik. Ini memberikan kedewasaan dan pencerahan politik bagi masyarakatbanyak. Bukankan visi besar Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf untuk membangun SDM unggul? Jadi suguhkan sesuatu yang mencerahkan,” papar Siti Zuhro.
Kurang Etis
Menyinggung usulan sejumlah elite PDIP yang terus mendorong-dorong Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet dan mengganti menteri dari Nasdem, hanya karena partai ini mencalonkan Presiden lebih awal, menurut Siti Zuhro, langkah tersebut bisa disebut melanggar etika politik.
“Semestinya PDIP mengusulkan partai koalisi berembuk dan musyawarah bersama Presiden, bukan terus mendesak Presiden mengambil langkah reshuffle. Ini kan kesannya tidak ada komunikasi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan partai koalisi,” kata Siti Zuhro.
Apalagi , lanjut Siti Zuhro, menteri yang diusulkan elite PDIP untuk diganti, justru para menteri yang mempunyau kinerja dan reputasi baik tingkat nasional maupun internasional.
“Masih segar dalam ingat kita ketika pelaksanaan G-20 di Bali, Indonesia dipuji karena mampu menekan deforestasi dan juga penurusan emisi gas rumah kaca secara nasional. Jadi dunia mengakui keberhasilan dan reputasi Menteri LHK Siti Nurbaya,” ujarnya.
Keberhasilan Menteri Siti Nurbaya dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan, serta prestasi lain di kancah internasional untuk isu-isu perubahan iklim dan langkah nyata Indonesia, sangat diapresiasi dunia.
“Jadi, apa alasannya mengganti Menteri LHK?” tanya Siti Zuhro.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro menegaskan Presiden memiliki hak prerogatif dalam perombakan kabinet atau reshuffle.
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada
- Jadi Dosen Tamu di UI, Ketua Bawaslu Ungkap Persoalan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu
- Anggota Bawaslu Puadi Beberkan Upaya Memitigasi Praktik Politik Uang di Pilkada 2024