Tanggung Beban Krisis Listrik, Jokowi-JK Diminta Pangkas Jalur Birokrasi

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus menanggung beban di sektor energi, khususnya listrik. Di mana beban tersebut merupakan warisan dari pemerintahan SBY, lantaran dianggap lamban dalam membangun pembangkit listrik. Bahkan Pulau Jawa-Bali diprediksi bakal mengalami krisis listrik di tahun 2018. 

Direktur Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, Jawa-Bali akan mengalami pemadaman total akibat dari keterlambatan pembangunan pembangkit listrik di era SBY-Boediono. Keterlambatan tersebut lantaran sulitnya melakukan pembebasan lahan dan perizinan. Karenanya, Mamit meminta pada pemerintahan Jokowi-JK untuk mengurangi jalur birokrasi pembebasan lahan.

"Apalagi Pak Jusuf Kalla kan memiliki program pembangunan pembangkit 20.000 Mega Watt (Mw). Nah tinggal bagaimana implementasi program itu (pembangunan pembangkit 20000 Mw-red) dapat berjalan," ucap Mamit saat dihubungi, Sabtu (25/10).

Selain itu menurutnya, pemerintah juga harus memantau perkembangan PLN agar target untuk membangun pembangkit listrik dapat terwujud. Pemerintah lanjut Mamit, juga harus melakukan investasi di sektor energi terbarukan seperti panas bumi.

"Banyak kendala perizinan lahan. Ini yang harus diminimalisir juga oleh pemerintah, di samping melakukan investasi di energi terbarukan," pungkas Mamit. (chi/jpnn)