Tangkap Ferdinand Hutahaean

Problem kontemporer ini membutuhkan pemecahan agama secara kontekstual. Problem-problem pembangunan yang mendasar menjadi tantangan bagi Islam untuk memberikan solusi dengan semangat kemanusiaan dan mengedepankan kedamaian dan keamanan seluruh warga negara.

Pandangan Gus Dur yang sekularistis ini menolak pembentukan negara berdasarkan sistem perundangan syariah. Inilah yang menjadi perdebatan panas sampai sekarang. Sejak zaman awal kemerdekaan perdebatan mengenai dasar negara Islam dan Pancasila menjadi tarik-menarik yang berkepanjangan.

Islam dan Pancasila selalu dipertentangkan, meskipun sila pertama Ketuhanan Yang Mahaesa sudah diterima sebagai landasan dari empat sila lainnya.

Muhammad Natsir melihat Pancasila kompatibel dengan hukum-hukum Islam dan karena itu hukum Islam harus menjadi spirit hukum di Indonesia. Kubu nasionalis tidak sependapat dan menghendaki agar agama dipisahkan dari negara.

Dalam salah satu artikelnya Gus Dur berpendapat, Indonesia harus tetap mempertahankan lokalitas budayanya. Ia mengajukan konsep “pribumisasi Islam” karena pada hakikatnya yang dipribumikan adalah manifestasi kehidupan Islamnya, bukan ajaran yang menyangkut inti keimanan dan peribadatan formalnya. Islam tetap Islam, di mana saja berada. Akan tetapi tidak berarti semua harus disamakan bentuk luarnya.

Konsep pribumisasi Islam menjadi kontroversi luas termasuk di kalangan NU sendiri. Gagasan Gus Dur untuk mengganti ‘’Assalamu alaikum’’ dengan ‘’selamat pagi’’ ditentang secara luas.

Salah satu ulama sepuh NU, KH As’ad Syamsul Arifin bahkan menyatakan mufaroqoh, berpisah, dari kepemimpinan Gus Dur, karena sebagai imam salat Gus Dur sudah batal karena buang angin.

Gus Dur tetap Gus Dur dengan segala kontroversinya. Ia punya otoritas keilmuan dan legitimasi nasab yang kuat untuk memperjuangkan ide-idenya yang nyeleneh. Pandangannya mengenai Tuhan yang tidak perlu dibela, sampai sekarang tetap kontroversial dan belum ada tokoh yang menyamai kaliber Gus Dur untuk mempertahankan pandangan itu.