Tanjungbalai Minta Pilkada Dimajukan 2015

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemdagri, Djohermansyah Djohan, menyebut ada 20 daerah yang secara resmi meminta ikut melaksanakan pilkada serentak di 2015, meski masa jabatan kepala daerahnya baru berakhir 2016 mendatang.

Djohermansyah tidak menyebut daerah mana saja yang minta jadwal pilkadanya dimajukan itu. Dia hanya menyebut empat daerah, yakni Kota Bitung, Kota Batam, Kabupaten Siak, dan Merauke.

Hanya saja, informasi yang didapat JPNN dari Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, Kota Tanjungbalai termasuk yang minta jadwal pilkadanya dimajukan di 2015, ikut pegelaran pilkada serentak bersama 204 daerah lainnya se-Indonesia.

"Dari Tanjungbalai sudah menemui saya, minta maju di 2015. Mestinya (berdasar aturan di Perppu pilkada, red) kan 2018," ujar Rambe JPNN kemarin (12/12).

Seperti diketahui, pasangan Walikota-Wakil Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe-Rolel Harahap dilantik pada 7 Februari 2011. Dengan demikian, masa jabatannya akan berakhir 7 Februari 2016.

Sesuai ketentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah-wakil kepala daerahnya habis pada 2016, 2017, dan 2018, maka pilkadanya akan digelar serentak di 2018.

Sementara, yang habis masa jabatannya di 2015, akan digelar pilkada serentak. Khusus Sumut, berdasar data Kemendagri, ada 14 kabupaten/kota, yakni Kota Medan (berakhir 26 Juli 2015), Kota Binjai (berakhir 13 Agustus 2015), Kota Sibolga (16 Agustus 2015) dan Kota Pematang Siantar (22 September 2015).

Selain itu Serdang Bedagai (5 Agustus 2015), Tapanuli Selatan (12 Agustus 2015), Toba Samosir (12 Agustus 2015), Labuhan Batu (19 Agustus 2015) dan Asahan (19 Agustus 2015).