Tanjunggusta Panas Lagi, Ratusan Napi Teriak-teriak Minta Bebas

"Banyak napi minta dibebaskan dengan alasan masa tahanan sudah habis. Padahal belum habis. Ini hanya upaya membodohi. Mereka pikir, setelah peristiwa pembakaran baru lalu, kami tidak punya data mereka," jelas Budi Sulaksana kepada wartawan.

Pascainsiden pembakaran Lapas baru lalu, lanjut Budi, pihaknya telah meminta data ke pusat mengenai identitas para napi. Saat ini, data 2.600 narapidana telah lengkap dalam database Lapas, mulai dari waktu masuk hingga hari bebasnya.

"Jadi tidak mungkin kami penuhi permintaan mereka untuk dibebaskan, karena belum habis masa tahanannya. Kita juga sudah jelaskan, datanya sudah kita print dan kita berikan pada mereka. Itu hanya upaya mereka untuk menipu petugas, jadi mereka berontak," jelasnya.

Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Sutan Batoegana saat kunjungan ke Lapas Klas I Tanjunggusta Medan, kemarin, mengkritisi amburadulnya Lapas itu. Menurutnya, kondisi Lapas yang overload hingga listrik dan air yang amburadul, merupakan PR (pekerjaan rumah) besar yang harus segera ditangani.

"Kunjungan ini menunjukkan empati kita kepada rakyat Sumut. Karena kejadian di Tanjunggusta beberapa waktu lalu itu menjadi tanggung jawab kita bersama," sebutnya.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, kerusuhan seharusnya tidak terjadi jika instansi terkait melakukan pembenahan dengan baik. Sutan menilai, Kemenkum HAM Sumut maupun petugas keamanan Lapas dan juga pemerintah, gagal menjaga kedamaian di Lapas sehingga terjadi bentrok yang menewaskan 5 orang.

Untuk itu, kata Sutan, komisi VII akan segera memanggil Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminta keterangan soal kisruh di Lapas Tanjung Gusta itu.

"Terutama soal penanganan listrik dan air di Lapas ini. Saya baru dengar ternyata anggaran untuk listrik di sini hanya Rp16 juta per bulan, padahal tagihannya mencapai Rp70 juta. Ini kan tentu akan menjadi utang yang besar buat Lapas," katanya.