Tanpa Antasari KPK Lebih Galak
Senin, 31 Agustus 2009 – 21:07 WIB
JAKARTA -- Saat Antasari Azhar sudah tidak aktif lagi memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), justru lembaga itu lebih cepat mengungkap sejumlah kasus korupsi. Wakil Ketua KPK Moh Jasin menyebutkan, KPK sama sekali tidak terpengaruh oleh 'hilangnya' Ketua KPK itu. Ditegaskan, KPK bergerak tidak dipengaruhi oleh personil pimpinannya, melainkan oleh sistem yang dibangun sejak KPK berdiri di era kepemimpinan Taufiequrahman Ruki. Beberapa saat sebelumnya, sejumlah aktifis Indonesia Corruption Watch (ICW) di gedung KPK juga mengatakan, kinerja KPK justru naik secara signifikan setelah Antasari berada di tahanan. Dalam catatan ICW, selama Antasari tidak aktif di KPK, sudah ada 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Antara lain General Manager PLN Distribusi Jawa Timur Hariadi Sadono, Mantan Dirut Bank Jabar Umar Syarifuddin, mantan Bupati Natuna Hamid Rizal, Bupati Natuna Daeng Rusnadi, anggota DPR Hamka Yandu, anggota BPK Udju Djuhaeri, dan anggota DPR Dedhie Makmun Murod. Selain itu, beberapa anggota DPR yakni Endin AJ Soehfihara, Azwar Ches Putra, Hilman Indra, dan Fahri Andi Laluasa.
"Kita bangun sistem ini sejak awal sebagai sebuah organisasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Sudah kita buktikan (non aktifnya antasari, red) tidak ada pengaruhnya. Kita membangun dengan sistem di lembaga ini. Sejak Antasari ditahan sudah ada 23 kasus yang kita angkat ke tahap penyidikan," ungkap M Jasin kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (31/8).
Baca Juga:
Hanya saja, Jasin enggan berkomentar saat dimintai tanggapan mengenai siapa kiranya yang layak mengganti Antasari, yang dalam waktu dekat pasti diberhentikan secara permanen lantaran berstatus terdakwa. "Kalau soal itu, saya katakan itu presiden yang punya gawe," ucapnya.
Baca Juga:
JAKARTA -- Saat Antasari Azhar sudah tidak aktif lagi memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), justru lembaga itu lebih cepat mengungkap sejumlah
BERITA TERKAIT
- Ini Strategi BAZNAS Jabar Mengurai Kemiskinan Ekstrem
- Anggota DPRD DIY Menolak Istilah Nataru
- Apa Kabar Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya?
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila
- Legislator Golkar Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink, Ini Alasannya
- KPK Didesak Dalami Info Pertemuan Abdul Gani Kasuba dan Anak Komisaris Mineral Trobos