Tanpa Audit Teknologi, Industri Pertahanan Nasional Sulit Maju

Seperti diketahui, RI sedang menerima sejumlah tawaran kerjasama ToT dari beberapa pihak. Bahkan beberapa pemain besar di industri militer dunia sudah menyatakan siap membagi 100 persen teknologi mereka ke RI.

"Tapi seolah mentah karena PT DI selalu menuding tawaran ToT 100 persen sebagai cara asing membunuh industri pertahanan RI. Padahal kalau ada audit tech dan fasilitas BPPT, semua terukur dan tidak bisa main klaim sepihak," Tegas Connie.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menyetujui perlunya audit teknologi pada industri pertahanan RI.

"Audit Teknologi memang perlu, tapi jangan sampai mematikan PT DI, melainkan untuk membangun ulang PT DI agar lebih baik lagi. Jadi semangatnya kritik membangun, bukan mematikan PT DI," ujar Tubagus.

Hal senada disampaikan Mantan Menteri Riset dan Teknologi Muhammad AS Hikam. Menurut dia, selama ini PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, PT Pindad dan lainnya, selalu mengklaim telah mencapai kemajuan.

Namun, lanjutnya, tak ada tolak ukur yang dapat dijadikan pembanding klaim tersebut. "Jadi seolah kita diminta percaya saja pada klaim yang dipublikasikan," ungkap Hikam.

Hikam menambahkan, dengan adanya auditor teknologi, industri pertahanan RI bisa benar-benar bersaing di kancah internasional.

"Kalau sekarang, RI klaim unggul, dunia tidak akui, karena tidak ada tolak ukurnya," jelas Hikam. (dil/jpnn)