Tanpa Bikameral, Presidensil Langgar Demokrasi

Lebih jauh, Irman mengingatkan bahwa pilihan Indonesia untuk berdemokrasi saat ini tidak dijalankan sebagaimana layaknya demokrasi itu. Dengan kata lain, di satu sisi mau berdemokrasi, tapi dalam waktu bersamaan praktek-praktek otoriterisme dan nepotisme serta feodalistik, masih dipelihara dalam berbagai kegiatan politik, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah.

"Mestinya, begitu bangsa ini memutuskan untuk berdemokrasi, harus siap dengan segala konsekuensinya. Antara lain (yaitu) demokrasi itu menjamin pluralisme dan hak asasi manusia, serta membuka partisipasi, kebebasan berpendapat dan membuka akses ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya.

"Hal lain yang juga dinilai penting sebagai konsekuensi berdemokrasi adalah persamaan kedudukan di depan hukum, menegakkan supremasi atas kekuasaan, dan mengakomodasi perbedaan kepentingan dalam negara," imbuh Irman pula. (fas/jpnn)