Tanpa Digaji Pun Pejabat BPIP Tetap Mengabdi untuk Negara

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno meyakini para tokoh yang duduk di dewan pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP), bersedia menerima jabatan tersebut bukan karena uang.

Tanpa adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi anggota BPIP, Megawati Soekarnoputri menurutnya akan tetap mengabdi diri dan pemikiran pada bangsa dan negara.

“Teman-teman yang ada di dewan pengarah BPIP itu sudah selesai urusan logisitk dan ekonomi. Tanpa digaji sekalipun mereka tetap loyal pada negara. Siapa yang berani meragukan integritas Megawati, Mahfud MD, dan tokoh lainya?” kata Adi di Jakarta, Rabu (30/5).

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu pun menyampaikan bahwa para tokoh yang ada di BPIP harus dilihat dari sisi pengabdiannya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan gaji yang dipersoalkan sejumlah pihak.

"Yang paling penting adalah kesediaan Bu Megawati, Mahmud MD dan tokoh lainnya mengabdi pada negara. Itu hal yang luar biasa karena diusia mereka yang sudah senior tetap mau mengabdikan dirinya untuk negara untuk melakukan pemurnian ideologi Pancasila,” tutur Adi.

Dia mengingatkan jangan sampai karena persoalan jumlah gaji yang diberikan negara kepada mereka, para tokoh tersebut di-bully. Padahal pemikiran mereka dibutuhkan disaat maraknya aksi kelompok radikal yang ingin merongrong Pancasila.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menganggap keberadaan BPIP saat ini sangat diperlukan untuk menangkal ancaman radikalisme yang merongrong bangsa.

"BPIP itu kalau masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, ancaman radikalisme semakin tinggi, saya rasa badan itu sangat diperlukan. Jadi jangan terus resisten terhadap keberadaannya," ucap Moeldoko.