Tanpa Izin DPR, MK Larang Pemerintah Beli Saham NNT
Selasa, 31 Juli 2012 – 18:02 WIB
Menurut Harry, putusan MK itu sangat tepat. “Jadi, sekarang pemerintah harus segera memerintahkan agar daerah membeli sisa divestasi 7 persen itu. Untuk keperluan itu, Menteri ESDM dapat memerintahkan daerah mempersiapkan beauty contesnya,” kata Harry.
Harry menjelaskan, keinginan daerah untuk membeli sisa divestasi Newmont bertujuan untuk kepentingan daerah yang lebih besar dan bargaining yang lebih tinggi dari daerah penghasil, sempat tertunda.
"Pasalnya, pemerintah pusat ngotot untuk membeli saham, walaupun ditentang DPR karena menggunakan dana PIP dan tidak meminta izin DPR. Audit yang dilakukan BPK tidak dihiraukan pemerintah, malah kisruh berlanjut dan akhirnya pemerintah membawa soal ini ke MK," ungkap Harry Azhar Aziz.
DPR tegas Harry, sejak awal mendukung daerah untuk membeli sisa saham divestasi agar daya tawar dan kemaslahatan bagi daerah makin dirasakan oleh masyarakat NTB.
JAKARTA - Permohonan Menteri Keuangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membeli sisa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ditolak oleh
BERITA TERKAIT
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani
- Sampaikan Orasi Ilmiah di Untirta, Mendes PDT Minta Sarjana Balik ke Desa
- Prabowo Tegaskan Indonesia Mendukung Perdagangan Terbuka dan Adil
- Mentras Iftitah Bersilaturahmi ke Eks Mentrans AM Hendropriyono
- Ini Upaya Propan Raya dan LPJK dalam Perlindungan Gedung dari Kebakaran
- Mendikdasmen Beri Sinyal Ada Regulasi Baru Penempatan Guru PPPK, Hamdalah