Tanpa Menteri, Kinerja Kementerian Terpengaruh

Hampir tidak mungkin, semua kementerian ini ditangani sendiri oleh presiden. Jumlah kementerian saat ini yang mencapai 34 tentu akan menyulitkan. “Masa presiden mengkoordinasi semua kementerian sendiri, tentu berat sekali,” ujarnya.

Khusus untuk kemendagri, banyak orang dari daerah yang memiliki urusan dengan mendagri. Serta, tidak bisa ditangani oleh dirjen, karena itu kekosongan menteri ini membuat banyak urusan yang harus ke menteri jadi tertunda.

“Sering kali kepala daerah datang dan inginnya bertemu menteri, tidak mau ditemui dirjen,” terangnya ditemui di ruang kerjanya kemarin (23/10).

Karena itu, lanjut dia, pihaknya berharap bahwa menteri bisa segera diumumkan. Idealnya, kalau presiden dan wapres dilantik 20 Oktober, maka 21 Oktober kabinet diumumkan. Lalu, pada 21 Oktober semua menteri bisa dilantik, sehingga kementerian bisa mendapat pengarahan pada sore harinya. “Kementerian juga perlu melapor soal kondisi terkini berbagai masalah yang dikerjakan,” terangnya.

Di Kementerian Keuangan, kekosongan kursi menteri sudah coba diantisipasi. Dalam keterangan yang dirilis kemarin, sebelum lengser, Chatib Basri sudah memastikan pembagian tugas dan kewenangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian selama masa transisi. ''Saya sudah titip ke teman-teman eselon I agar proses transisi bisa smooth,'' ujarnya.

Menurut Chatib, jajaran Kementerian Keuangan juga telah menyiapkan beberapa skenario kebijakan yang terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, berikut penanggung jawabnya. Dengan begitu, pemerintahan baru nanti dapat mempertimbangkan dengan baik opsi kebijakan yang akan diambil, karena sudah dipersiapkan dengan matang.

“Semua opsi sudah disiapkan. Misal, apa yang harus dilakukan di bulan pertama, ke dua, dan seterunya, itu sudah jelas semua,” katanya.

Karena itu, Chatib memastikan bahwa operasional Kementerian Keuangan tidak akan terganggu selama masa transisi. Peralihan pemerintahan, menurut dia, harus mendapat dukungan penuh dari pejabat sebelumnya agar pelayanan publik tidak terganggu. “Ini tradisi yang harus dibangun ke depan,” ucapnya.