Tanpa Menteri Rini, Pemerintah-DPR Sepakat Sunat Anggaran Kementerian BUMN

jpnn.com - JAKARTA-Kementerian BUMN yang diwakili Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengadakan rapat kerja dengan Komisi VI DPR untuk membahas APBNP 2016. Hasilnya, pagu indikatif Kementerian BUMN pada APBN 2016 sebesar Rp 345 miliar dipangkas menjadi Rp 249,923 miliar. 

Bambang mengatakan, penghematan anggaran tersebut dilakukan terhadap kegiatan yang tidak terlalu prioritas di Kementerian BUMN. Beberapa kegiatan tersebut meliputi pengurangan anggaran sisa lelang, anggaran dinas, kegiatan lelang yang belum kontrak, sisa anggaran yang telah tercapai outputnya, dan juga mengurangi biaya renovasi gedung. 

Besaran anggaran yang dipotong, lanjut Bambang, dipastikan hanya sedikit memengaruhi program-program kerja prioritas BUMN. “Penyusunan beberapa kajian BUMN tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan oleh BUMN tidak dapat dilaksanakan oleh BUMN secara tidak maksimal, kegiatan renovasi gedung yang sebetulnya sangat mendesak untuk menjaga keamanan juga sangat terganggu," tutur Bambang dalam rapat di gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/6).

Menkeu menyebut, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, anggaran Kementerian BUMN pada. 2016 dipotong sebesar Rp 95,077 miliar. 

“Sedangkan serapan anggaran Kementerian BUMN pada 2016 per akhir Mei lalu baru 14,69 persen atau sebesar Rp 50,67 miliar dari anggaran awal 2016 sebesar Rp 345 miliar. Per 31 Mei 2016 Rp 50,67 miliar atau sekitar 14,69 persen dari pagu awal Rp 345 miliar. Realisasi anggaran tersebut belum termasuk paket-paket pekerjaan yang sudah kontrak namun belum jatuh tempo termin pembayaran sebesar Rp 34,79 miliar,” ujarnya.

Bambang mengusulkan, alokasi anggaran Rp 83 miliar untuk renovasi gedung Kementerian BUMN yang di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Usulan ini masuk dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga RAPBN 2017. Selain itu, Kementerian BUMN juga berencana mengembangkan SDM eksekutif sebesar Rp 25 miliar.

Sedangkan besaran pagu indikatif yang sudah dirancang Kementerian BUMN tanpa adanya belanja modal seperti renovasi gedung dan pengembangan SDM eksekutif sebesar Rp 243 miliar. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan pada 2017 jika ditambah dengan biaya renovasi gedung dan pengembangan SDM menjadi Rp 351 miliar.

"Sedangkan untuk kegiatan lainnya sudah dapat dipenuhi dari pagu indikatif sebesar Rp 243 miliar. Apabila tambahan anggaran renovasi gedung dan pengembangan SDM dapat dipenuhi, maka kebutuhan anggaran Kementerian BUMN pada 2017 menjadi sebesar Rp 351 miliar," ujar Bambang.