Tantangan dan Harapan Terhadap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang Baru

jpnn.com - Perubahan kepemimpinan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan diangkatnya Prof. Dr. Abdul Mu'ti sebagai menteri membawa tantangan baru bagi pendidikan Indonesia.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari Tribunnews.com (21/10/2024), Abdul Mu'ti menegaskan bahwa meskipun kurikulum baru telah dirancang agar diterapkan secara menyeluruh, pelaksanaannya masih belum merata di banyak sekolah.

Kondisi ini menjadi momen penting bagi kementerian dalam menilai kembali arah kebijakan yang diharapkan serta bagaimana kepemimpinan Abdul Mu'ti akan menentukan masa depan pendidikan dasar dan menengah.

Kurikulum yang dimaksud adalah Kurikulum Merdeka yang mulai diinisiasi beberapa tahun lalu sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan secara lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan mendukung kreativitas serta inovasi.

Kurikulum tersebut bertujuan membebaskan siswa dari sekat-sekat yang menghambat proses belajar, memberikan ruang lebih dalam pembelajaran mandiri, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Akan tetapi sebagaimana diakui oleh Abdul Mu'ti, implementasinya belum maksimal. Banyak sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil, masih menghadapi kesulitan dalam menjalankan kurikulum ini secara efektif, baik karena keterbatasan fasilitas, kesiapan tenaga pendidik maupun kesenjangan pemahaman antara kebijakan pusat dan pelaksana di lapangan.

Ada beberapa isu yang perlu segera ditangani oleh Abdul Mu'ti dalam masa kepemimpinannya.

Pertama, kesenjangan implementasi antara sekolah-sekolah di kota besar dan sekolah-sekolah di daerah.