Tantangan dan Peluang Diplomasi Prabowo-Gibran di Kawasan Pasifik
Oleh: Laurens Ikinia - Dosen asal Tanah Papua - Wakil Direktur Institute of Pacific Studies Universitas Kristen Indonesia Jakarta
jpnn.com - Indonesia merupakan negara yang memainkan peranan penting di Kawasan ASEAN dan Pasifik, khususnya di Kawasan penyebaran etnis Melanesia.
Posisi Indonesia tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan peluang dalam berdiplomasi dengan negara-negara di regio julukan “Blue Oceania”.
Berdiplomasi dengan negara-negara Oseania sering menyebabkan atmosfer suhu di Jakarta yang cukup bergelombang.
Negara yang terletak di 6o LU (Lintang Utara) – 11o LS (Lintang Selatan) dan 95o BT (Bujur Timur) – 141o BT (Bujur Timur) ini berdiri pada Kawasan Asia di bagian baratnya dan Kawasan perairan Pasifik di bagian timurnya.
Secara demogarfis, kawasan kepulauan Pasifik di Indonesia didiami oleh masyakat Indonesia berumpun Melanesia.
Mereka tersebar di beberapa provinsi, yakti Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan enam provinsi di Tanah Papua.
Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dari 280 juta penduduk Indonesia, jumlah penduduk berumpun Melanesia yang mendiami kesembilan provinsi tersebut diperkirakan sekitar 13 juta jiwa.
Kenyataan posisi Indonesia secara geografis dan demografis tersebut secara politik sepenuhnya belum bisa meyakinkan negara-negara Melanesia untuk menerima Indonesia sebagai keluarga mereka.
Indonesia merupakan negara yang memainkan peranan penting di Kawasan ASEAN dan Pasifik, khususnya di Kawasan penyebaran etnis Melanesia.
- Agustiar-Edy Siap Menjalankan Program Asta Cita Prabowo Demi Menyinkronkan Pembangunan Kalteng
- Kadin Munaslub Sebut Prabowo Akan Hadir di Rapimnas, Begini Tanggapan Kubu Arsjad
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan
- Universitas Bakrie Jadi Jembatan Pengembangan Industri Halal Antara Indonesia dan Filipina
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Begini Sikap Wakil DPR RI Ini soal Rencana PPN 12 Persen