Tantangan Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Konsolidasi 2021
Oleh: MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR
Salah satu alternatifnya adalah memperluas basis pembiayaan UMKM dengan membuka opsi pasar modal “di skala UMKM”.
Dengan catatan, keuangan dan usaha yang sehat pada UMKM. Bila UMKM sehat sesungguhnya sangat layak mendapatkan perluasan pembiayaan dari pasar modal.
Keempat, desain belanja program pada RAPBN 2021 harus mampu manjawab permasalahan yang harus diintervensi.
Menjaga daya beli masyarakat lapis bawah, perluasan basis ekspor yang tidak hanya menggantungkan pada komoditas, dan memperluas lapangan kerja yang kompatibel dengan angkatan kerja kita dengan me-leverage usaha UMKM.
Setidaknya inilah hal hal pokok yang perlu menjadi atensi pada tahun depan, serta mempertahankan proyek proyek padat karya.
Kelima, memitigasi dampak eksternal, khususnya ketegangan kawasan di Laut Cina Selatan, dan di Teluk, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, belum pulihnya resesi global, terutama di negara negara tujuan ekspor dan impor, dan kebijakan The Fed yang berdampak pada sektor moneter.
Bila keserempakan agenda tersebut dilaksanakan secara disiplin, penuh kepatuhan dan evaluasi yang tepat, saya yakin, kebijakan fiskal ekspansif-konsolidatif akan mempercepat pemulihan ekonomi kita pada tahun 2021, bahkan capaian capaian ekonomi yang ditargetkan sangat mungkin terealisasi.***
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengharapkan kepada pemerintah merencanakan kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif agar memiliki efek nendang dan memberi dampak membangkitkan ekonomi.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online