Target Entaskan 5.000 Desa Tertinggal Hingga 2019
jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), mendorong terbangunnya keterkaitan antara desa dan kota sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan pedesaan di Indonesia.
Terutama guna mewujudkan target pengentasan 5.000 desa tertinggal dan menjadikan 2.000 desa mandiri hingga 2019 mendatang.
"Untuk mendorong keterkaitan desa-kota, maka pengembangan ekonomi kawasan pedesaan harus dilakukan," ujar Menteri DPDTT Marwan Jafar, Rabu (10/6).
Menurut Marwan, pengembangan ekonomi kawasan pedesaan akan dilakukan dengan membangun sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta membangun destinasi pariwisata. Selanjutnya, akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal juga harus terus ditingkatkan.
"Akan dikembangkan juga kerja sama antar desa, antar daerah dan antar pemerintah-swasta, termasuk kerja sama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali," ujar Marwan.
Langkah lain, membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM dan Koperasi. Kemudian Kementerian DPDTT juga akan mendorong pembangunan sarana bisnis di pedesaan.
"Keterkaitan antara desa dan kota juga dilakukan dengan mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain," ujar Marwan.
Kementerian DPDTT ujar mantan anggota DPR ini, juga akan melakukan penataan ruang kawasan pedesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi.
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), mendorong terbangunnya keterkaitan antara desa dan kota sebagai
- Kecam Survey OCCRP yang Serang Jokowi, Golkar Singgung PDI Perjuangan
- Polda Papua Pecat 26 Polisi Selama 2024, Salah Satunya Sudah Bergabung dengan KKB
- Situs Megalitik Gunung Padang Diusulkan Jadi Warisan Dunia UNESCO
- Polri Moncer di 2024, Edi: Tetap Dibutuhkan Pengawasan yang Kuat
- Istana Tegaskan Belanja Kebutuhan Sehari-hari di Warung & Supermarket Tak Kena PPN 12 Persen
- BKN Sebut Pengumuman Kelulusan PPPK Teknis & Nakes Hampir Tuntas, Guru Kapan?